Dorong Pengadaan yang Transparan dan Profesional, Kalurahan Sendangsari Gelar Bimtek

27 Oktober 2026
NUNIK GANDAR REANI
Dibaca 1 Kali
Dorong Pengadaan yang Transparan dan Profesional, Kalurahan Sendangsari Gelar Bimtek

Sendangsari — Pemerintah Kalurahan Sendangsari menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman aparatur kalurahan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.

Kegiatan diawali dengan pembukaan melalui pembacaan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Carik. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menambah wawasan mengenai proses pengadaan barang dan jasa, termasuk ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya di instansi pemerintah.

Materi pertama disampaikan oleh perwakilan Sekretariat Daerah yang membahas dasar hukum, prinsip, metode, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dijelaskan sebagai kegiatan untuk memperoleh barang, sedangkan pengadaan jasa berkaitan dengan pemenuhan hasil pekerjaan atau layanan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah.

Dalam pemaparannya, narasumber menekankan pentingnya penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, akuntabel, adil, kompetitif, serta mendorong pemberdayaan masyarakat dan semangat gotong royong. Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan melalui swakelola maupun penyedia, dengan metode yang disesuaikan berdasarkan ketentuan dan nilai pengadaan yang berlaku.

Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya kelengkapan bukti transaksi dan dokumen administrasi, seperti nota, faktur, bukti pembelian, serta surat perjanjian sesuai kebutuhan. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tertib dan akuntabel.

Materi berikutnya disampaikan oleh Drs. Nur Hadriyanto, M.Acc., yang mengulas berbagai temuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di wilayah Kulon Progo serta langkah-langkah pencegahannya. Ia menekankan bahwa permasalahan pengadaan tidak selalu disebabkan oleh kesengajaan, tetapi juga dapat muncul akibat prosedur yang tidak dijalankan secara benar dan bukti administrasi yang belum tertata dengan baik.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang belum didukung survei harga memadai, ketidaksesuaian volume dan mutu pekerjaan, pembayaran yang mendahului penyelesaian pekerjaan, ketidakwajaran upah dan nota dalam kegiatan swakelola, serta keterlambatan penyetoran pajak dan ketidaklengkapan dokumen pengadaan.

Narasumber juga mengingatkan pentingnya penggunaan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila harga barang tidak tercantum dalam Standar Harga Barang (SHB), penentuan harga perlu didukung sumber pembanding yang relevan, seperti survei pasar, katalog, harga resmi, harga kontrak sebelumnya, atau indeks harga dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Melalui kegiatan bimtek ini, Pemerintah Kalurahan Sendangsari diharapkan semakin memahami tata kelola pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan. Dengan administrasi yang tertib, pelaksanaan kegiatan yang tepat, serta pertanggungjawaban yang transparan, pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat.

 

Dorong Pengadaan yang Transparan dan Profesional, Kalurahan Sendangsari Gelar Bimtek